Beranda » Artikel » Bagaimana sih Dekriminalisasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba?

Selasa, 02 September 2014 - 13:42:25 WIB

Bagaimana sih Dekriminalisasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba?

Menurut Dr. Drs. Komjen Anang Iskandar, SH, MH., Penyalahguna Narkoba dalam kondisi ketergantungan wajib mendapatkan pelayanan rehabilitasi/negara menjamin rehabilitasi. Selama ini masalah Narkoba hanya bisa ditekan, belum bisa diselesaikan. Data pengguna saat ini, jumlah pengguna adalah 4,2 juta orang dengan rincian 1,1 juta coba pakai, 1,9 juta teratur pakai, dan 1,2 juta pecandu. Selain masalah prevalensi, permasalahan kedua adalah overload jumlah pecandu di lapas yang menyebabkan banyaknya drug related cases di lapas. Faktanya, 18 ribu pengguna mendekam di lapas. Hal ini disebabkan karena konstruksi undang-undang di Indonesia yang menganut double track sistem pemidanaan. Dengan demikian, hakim memiliki dua pilihan bagi pecandu apakah dipenjara atau direhabilitasi. Namun kondisi di lapangan menunjukkan kecenderungan penjara bagi pecandu narkoba.

Konstruksi rehabilitasi selama ini sudah tercantum dalam UU 35 tahun 2009 pasal 54  yang mencantumkan bahwa pecandu dan korban lahgun wajib direhabilitasi. Definisi pecandu di sini adalah orang yang menyalahgunakan/menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkoba baik fisik/psikis. Untuk memaksimalkan kesepahaman antara instansi penegak hukum terkait mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkoba disusunlah Peraturan Bersama 7 kementerian yang intinya adalah reorientasi penanganan bahwa pecandu narkoba tidak lagi dipenjara, melainkan rehabilitasi.

Sebagai tindak lanjut Perber tersebut tanggal 26 Agustus 2014 diluncurkan pilot project implementasi Perber di 16 wilayah di Indonesia, di mana salah satunya adalah dari Sleman, DIY. Kunjungan ke UGM adalah untuk berbincang bersama pakar hukum dan untuk mengkritisi kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan konstruksi hukum.

Dekriminalisasi menurut EMCDDA adalah tidak menerapkan hukum pidana, melainkan bisa sanksi administratif, denda, atau rehabilitasi. Dekriminalisasi menurut UU narkotika tidak disebutkan secara redaksional: pemilihan sanksi rehabilitasi daripada sanksi penjara, di mana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Perber juga mendapatkan tindak lanjut positif dari Kementerian Kesehatan yang dapat terlihat dari pecandu Narkoba yang mulai menjadi bahan pembahasan di BPJS dan akan difungsikan fungsi rehab di RS milik pemerintah di seluruh Indonesia.

Dimensi permasalahan Narkoba : kesehatan – HAM – hukum, namun selama ini cenderung berfokus ke fungsi hukum. Jika lahgun melapor secara sukarela ke IPWL tidak akan dituntut pidana. Pecandu tetap tindakan pidana, tapi tidak ditindak pidana. Pecandu yang relapse 2 kali tidak dituntut pidana.

Untuk selanjutnya bagi pecandu yang tertangkap tangan menggunakan narkotika dengan jumlah sedikit (seperti menurut SEMA) akan direhabilitasi. Untuk asesmen akan dilaksanakan sesuai perimintaan penyidik, bukan permohonan keluarga. Untuk kuota tahun ini sebanyak 18000 dari 4,2 juta pengguna di Indonesia. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailan menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Dengan sosialisasi Perber diharapkan pengguna secara sukarela melaporkan diri ke IPWL.

 

Menurut Prof. Drs. Koentjoro, M.BSc, Ph.D., Masalah yang dihadapi untuk problem dekriminalisasi adalah perubahan paradigma, yaitu pecandu Narkoba bukanlah kriminal, melainkan orang sakit yang membutuhkan perawatan. Akan tetapi, banyak dijumpai bahwa pengguna narkoba memiliki tipe kepribadian yang sulit seperti misalnya pembohong/big liar atau faking good. Sedangkan untuk kondisi saat ini ditemukan pengguna sekarang kebanyakan adalah pelajar SMA/vandalis. Sedangkan di kalangan mahasiswa ada penggunaan istilah-istilah tertentu seperti “pecinta alam” untuk pengguna morfin dan ganja. Mahasiswa berdalih menggunakan Narkoba untuk kreativitas, namun yang muncul bukannya kreativitas melainkan adiksi. Dengan kondisi jauh dari pengawasan orang tua dan pergaulan liar, memungkinkan bagi peredaran Narkoba meningkat pesat di antara pendatang di Yogyakarta. Selain itu di lingkungan pekerja jenis Narkoba yang bersifat stimulan banyak digunakan di sektor industri untuk menambah produksi.

Pencegahan sudah sepantasnya dilaksanakan tidak hanya di kalangan mahasiswa, namun juga segenap civitas akademika kampus, yaitu dosen, karyawan, dan alumni. Selama ini dengan adanya otonomi kampus, banyak kasus yang akhirnya tidak bisa ditelusuri karena polisi tidak bisa masuk. Untuk itu, diperlukan mediasi yang dilaksanakan oleh Sistem Keamanan Kampus (SKK), namun juga penting untuk dijadikan pertimbangan tentang perlindungan hukum bagi saksi pelapor.

 

Menurut Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt., Gagasan strategi pencegahan primer yang tidak hanya terfokus pada edukasi berbentuk penyuluhan yang hanya menambah pengetahuan, namun juga edukasi yang menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan dan terbukti efektif mengubah perilaku antara lain small group interactive discussion, problem solving and problem oriented learning, dan role play. Agar mudah diimplementasikan, materi harus mudah dilaksanakan sendiri, tak perlu melibatkan pakar, dan ada petunjuk kegiatan.

Perguruan tinggi berperan penting dalam pencegahan primer dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa sebagai target sasaran, diperlukan partisipasi institusi untuk menciptakan suasana kampus yang suportif. Selain itu sebagai institusi penelitian perguruan tinggi mampu untuk mengembangkan dan menguji coba model-model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan primer penggunaan Narkoba, agar dapat digunakan oleh masyarakat luas.

 

Dialog Bersama "Dekriminalisasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba"

Rabu, 27 Agustus 2014 bertempat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

(riz-rina)

 

 


Belum Ada Komentar


Isi Komentar










pencarian

member

agenda

sosial media


link