Artikel asli berjudul ‘Perbandingan Kebijakan Pemerintah Thailand dan Indonesia Mengenai Narkotika Jenis Ganja Dilihat dari Perspektif Kepentingan Nasional’ disusun oleh Ganal Valian Gaffurie, S. Ikom.
Pendahuluan
Semakin berkembang pesatnya arus globalisasi menjadikan setiap negara tidak memiliki batas-batas kenegaraan, karena disebabkan adanya transformasi yang begitu pesat sehingga menyebabkan cepatnya pergerakan manusia maupun barang (Jainah, 2013). Namun, efek dari adanyanya globalisasi tersebut dapat terjadinya pasar gelap dan penyeludupan barang yang masuk dari luar negara kedalam negeri yang dapat melintas dengan mudah melalui darat, laut maupun udara. Dimana fenomena ini dapat dikatakan sebagai ancaman bagi keamanan manusia, baik negara, nasional dan global. Seperti pada saat ini, yang sedang ramai diperbincangkan dan menuai kontroversi di berbagai negara, yaitu mengenai NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
Seperti halnya yang terjadi di Thailand, ancaman serius dari segi prevalensi pengguna NAPZA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semakin cepat yang dipicu oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin bertambah dan menyebar kasus Drugs Trafficking yang bertentangan dengan hukum di
Thailand. Pada tahun 2013 pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan war on drugs yaitu perang untuk melawan narkoba yang digaungkan oleh Amerika Serikat. Meskipun Thailand telah bersikap tegas terhadap pengedar narkoba dan penyeludupan barang di negaranya, namun di setiap tahunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan memiliki resiko kematian yang cukup tinggi, serta banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.
Namun, saat ini Thailand merupakan negara di Asia yang telah melegalkan narkotika jenis ganja untuk tujuan medis. Thailand dikenal sebagai negara dengan peredaran narkotika tertinggi dan penghasil “emas hitam” atau penghasil kokain dan heroin. Dimana Thailand ini merupakan kawasan Golden Triangle meliputi Laos dan Myanmar. Thailand sebagai daerah transit pemasaran narkotika yang dapat memperjualbelikan ke pasar internasional, seperti keseluruh negara bagian, seperti Eropa, Asia, Amerika dan Afrika. Kawasan Golden Triangle tersebut dikenal sebagai negara yang berbahaya dan sangat rentan terhadap penyeludupan dan peredaran gelap dalam bidang narkotika (BNN RI, 2020).
Berbeda dengan Indonesia, dimana pemerintah Indonesia menolak legalisasi ganja dan hal ini tertera pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya, serta Indonesia diketahui tunduk serta taat pada UN Single Convention on Narcotic and Drugs Tahun 1961, terdiri dari opium, koka dan mariyuana. Kemudian narkotika di Indonesia digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan atau teknologi, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan diawasi oleh badan hukum. `Serta di Indonesia ganja termasuk narkotika termasuk golongan I, yang dilarang untuk kepentingan kesehatan (Pasal 8 ayat 1 Tahun 2009). Berikut data peningkatan penyalahgunaan narkotika di seluruh negara dari tahun 2003-2016 :
Figure 1-Jumlah penyalahguna/pecandu narkoba, 2001–2016.
Sumber: data dari ONCB, 2001–2016.
Jumlah pengguna pecandu narkoba ilegal di seluruh negara tertinggi pada tahun 2003 mencapai 480.711 jiwa. Tahun 2004 hingga 2010 mengalami penurunan, dan kembali memuncak pada tahun 2012, yaitu mencapai 568.000 jiwa, dan kembali menurun pada tahun 2013 hanya mencapai 416.873 jiwa, serta pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 87.491 jiwa. Sebagian besar pengguna/pecandu narkoba adalah remaja dan dewasa muda berusia 15-24 tahun. Sebagian besar pengguna tersebut adalah pekerja terampil, petani, dan pengangguran (Darika, 2018). Oleh karena itu, yang menarik perhatian penulis adalah ingin mengetahui bagaimana perbedaan dan dampak kebijakan pemerintah Thailand dan Indonesia mengenai narkotika jenis ganja berangkat dari kebijakan baru Thailand menyangkut legalisasi ganja untuk keperluan medis yang diresmikan pada tahun 2019 (Forbes, 2018).
PEMBAHASAN
Perbedaan Kebijakan Narkotika Dilihat dari Kepentingan Nasional Thailand dan Indonesia
Pada dasarnya, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk mengatur kemana arah langkah kebijakan dari negara tersebut. Selanjutnya, dalam keamanan ekonomi, setiap negara dituntut harus ikut andil dalam perekonomian dunia untuk ikut serta dan berpatisipasi dalam perdagangan dunia. Dimana hal ini merupakan kunci sebuah negara jika ingin tetap menjaga keamanan perekonomian negaranya. Oleh karena itu pemerintahan Thailand memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk mengatur langkah kebijakan untuk kepentingan ekonomi negaranya.
Berdasarkan Menteri Kesehatan Thailand yaitu Anutin Charnvirakul pada bulan September 2019 lalu, menyatakan bahwa Thailand akan meregulasi kembali peraturan tentang tanaman ganja dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Thailand untuk ikut serta dan berpartisipasi menanam ganja untuk tujuan komersial dirumah mereka masing-masing, dan bisa menjual hasil panennya kepada pemerintah. Di samping tersebut, syarat dalam menjual tanaman ganja tersebut harus memiliki izin dari pemerintah Thailand (BBC, 2022). Tujuan diizinkannya masyarakat dalam menanam ganja tersebut adalah agar negara Thailand dapat memproduksi ganja medis dengan skala yang lebih besar. Perbedaan kepentingan antara Thailand dan Indonesia yaitu Indonesia taat dan patuh terhadap Undang-Undang dan Konvensi. Oleh karenanya, Indonesia sepenuhnya menolak legalitas narkotika golongan I untuk medis, Namun, masih menerima ganja digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan pasal 8 UU Narkotika.
Perbandingan Dampak Kebijakan Pemerintah Thailand dan Indonesia mengenai Narkotika Jenis Ganja
Berikut ini merupakan alasan dan dampak kebijakan legalisasi narkotika jenis ganja di Thailand :
Dimensi Ekonomi
Kebijakan dalam melegalkan narkotika jenis ganja di Thailand merupakan sebuah kepentingan nasional negara Thailand dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan ekonomi. Dampak legalisasi tersebut memiliki keuntungan ekonomi yang didapatkan karena adanya industri ganja. Di sisi lain, negara Thailand tidak perlu mengeluarkan anggaran perang melawan narkotika dan anggaran terhadap asuransi kesehatan yang mampu dihemat oleh negara Thailand.
Dimensi Sosial
Dalam kebijakan legalisasi ganja ternyata dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Thailand, yaitu para kelompok petani ganja dan memberikan sumber pekerjaan secara legal. Kemudian dalam keuntungan lain seperti dapat menarik perhatian daya wisatawan ganja di Thailand.
Dimensi Kesehatan
Dalam upaya pemerintah Thailand dalam melegalisasi ganja ternyata menjadi solusi terhadap pasien penyakit yang memerlukan ganja sebagai alternatif medis. Selain itu, banyak pasien yang dapat menghemat biaya terhadap penyakit yang di derita.
Berikut ini alasan dan dampak buruk jika terjadi legalisasi narkotika di Indonesia, seperti :
Dimensi Politik
Tentu hal ini dapat menimbulkan perputaran uang yang cukup besar. Tak hanya itu, bagi negara dengan sistem demokrasi membutuhkan dana politik yang cukup besar. Dana tersebut melalui perdagangan narkoba yang memicu antara elit politik dengan kartel perdagangan narkoba.
Dimensi Ekonomi
Pada sisi dimensi ekonomi dampak dari peredaran narkotika ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pencucian uang atau money laundering. Dimana dampak dari pencucian uang tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata uang pada suatu negara.
Dampak Sosial
Pada masyarakat di Indonesia ini dapat menyerang generasi muda millennial. Hal ini dapat menimbulkan sikap antisosial, seperti melanggar dan kurang menghargai aturan, kurang menghargai sikap dan nilai religius agama. Dimana hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan karakter bangsa di Indonesia.
Dimensi Kesehatan
Tentu pengguna akan mengalami ketergantungan atau kecanduan. Secara umum dampak ketergantungan ini dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang/pengguna.
Kesimpulan
Thailand merupakan negara di Asia yang melegalkan narkotika jenis ganja. Kebijakan legalisasi ganja di Thailand digunakan untuk medis merupakan kepentingan nasional negara Thailand dalam mempertahankan keamanan ekonomi negaranya. Dimana dampak dari legalisasi ini memiliki keuntungan yang signifikan bagi masyakarat Thailand, yaitu adanya kesejahteraan yang di dapatkan dan keuntungan berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial dan kesehatan. Berbeda dengan negara Indonesia, dimana narkotika ini merupakan kategori obat berbahaya serta dampak dari narkotika ini sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Meskipun pemerintah Thailand telah memberikan toleransi kepada pemanfaatan ganja medis tersebut, namun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan di awasi oleh pemerintah Thailand agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang atau tidak disalahgunakan.
Penulis:
Ganal Valian Gaffurie, S.Ikom
Bidang Pemberantasan BNNP DIY
Daftar Pustaka:
- Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BBC. 2022. Legalisasi ganja: Rakyat Thailand diizinkan tanam mariyuana di rumah, tapi tidak diisap untuk ‘giting’, pemerintah bagikan satu juta bibit. Daring https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203
- BNN RI. 2009. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaaan Narkoba. Jakarta: BNN.
- BNN RI. 2014. Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013. Cawang : Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.
- BNN RI. 2020. BNN RI Bahas Permasalahan Narkotika Di Asean. Daring
- https://bnn.go.id/bnn-ri-bahas-permasalahan-narkotika-asean/
- Darika Saingam. 2018. Substance Abuse Policy in Thailand: Current Challenges and Future
- Strategies. Journal of Drug and Alcohol Research. Vol. 7
- Forbes. 2018. Thailand’s Legalization Of Medical Cannabis Proves One Very Important Thing. Daring https://www.forbes.com/sites/andrebourque/2018/12/28/thailands-legalizationof-medical-cannabis-proves-one-very-important-thing/?sh=193344d414b3
- Jainah, Zainab Ompu. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart, 2018
- Office of the Narcotics Control Board (ONCB), Thailand Narcotics Control Annual Report 2001, ONCB, Ministry of Justice, Bangkok, 2001.
- Rahman, Aulia. 2016. Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Manusia. Jurnal Sosio Informa. Vol. 2, No. 03
- UNODC. 2015. Drug Trafficking in Southeast Asia is a Growing Concern for Other Countries and Regions. Daring https://www.unodc.org/roseap//en/2015/03/australia-drugconference/story.html
